rakhmatichsan

Saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission), pelaku usaha akan diminta mengisi Sumber Pembiayaan. Isian ini sering dianggap formalitas, padahal memiliki peran penting dalam proses perizinan dan pengawasan usaha. Pengertian Sumber Pembiayaan Sumber Pembiayaan adalah asal dana yang digunakan untuk melakukan investasi sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan dalam OSS. Informasi ini … Apa Itu Sumber Pembiayaan pada Isian Data di Sistem OSS?

Penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kegiatan industri. Namun, jika tidak dikelola secara tepat, B3 berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, keselamatan kerja, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha industri yang menggunakan B3 untuk memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa … Cara Memperoleh Izin Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (B3) untuk Usaha Industri

Dalam ekosistem logistik dan perdagangan di Indonesia, gudang memiliki peran krusial sebagai tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan ke konsumen. Namun, setiap pemilik usaha wajib memahami bahwa operasional gudang tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga legalitas. Bukti resmi legalitas tersebut dikenal dengan Tanda Daftar Gudang (TDG). Apa Itu Tanda Daftar Gudang (TDG)? Berdasarkan PP Nomor … Klasifikasi Gudang dan Prosedur Mengurus TDG

Apa Itu Fintech Lending? Fintech lending atau yang secara resmi dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah layanan keuangan digital yang mempertemukan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) melalui sistem elektronik. Dalam skema ini, proses pinjam-meminjam dilakukan tanpa melalui perantara bank konvensional, sehingga lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. … Badan Usaha yang Cocok untuk Bisnis Fintech Lending

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum selalu cukup. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa setelah NIB terbit, kegiatan usaha sudah bisa berjalan sepenuhnya. Padahal, pada tahap operasional dan komersial, terdapat kewajiban tambahan yang sering terlewat, yaitu PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha). PB UMKU menjadi … Kapan Pelaku Usaha Harus Mengurus PB UMKU?

Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi ini sekaligus menggantikan KBLI 2020 dan menjadi acuan terbaru dalam pengelompokan kegiatan usaha di Indonesia. KBLI bukan sekadar daftar kode usaha. Dalam praktiknya, KBLI menjadi fondasi utama perizinan berusaha, khususnya pada sistem … KBLI 2025 Telah Terbit: Apa Saja yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?

Angkutan umum merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memastikan layanan angkutan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar, pemerintah menetapkan kewajiban perizinan bagi setiap pelaku usaha angkutan umum. Seiring perkembangan kebijakan perizinan berusaha, sistem perizinan angkutan umum kini terintegrasi melalui Online Single Submission berbasis Risiko (OSS-RBA). … Perizinan Berusaha Bagi Usaha Angkutan Umum di Indonesia

Dalam praktik perizinan berusaha, tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan lebih dari satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini kerap menimbulkan pertanyaan: apakah setiap KBLI harus memiliki dokumen persetujuan lingkungan tersendiri? Jawabannya, tidak selalu. Dasar Hukum Penggunaan Satu Dokumen Lingkungan Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Pemerintah … Bisakah Bisnis dengan Beberapa KBLI Hanya Memiliki Satu Persetujuan Lingkungan? Begini Penjelasannya

Dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, kepatuhan terhadap aspek lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga syarat hukum. Salah satu ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki sebelum pelaku usaha dapat memperoleh Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. Dokumen ini menjadi dasar penilaian apakah … Jenis-Jenis Persetujuan Lingkungan: Mana yang Wajib untuk Usaha Anda?

Dalam kegiatan perdagangan dan distribusi barang, peran jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding sangatlah penting. Untuk menjalankan kegiatan tersebut secara legal di Indonesia, perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT). Izin ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam menyelenggarakan jasa pengiriman dan penerimaan barang lintas moda transportasi. Pengertian SIUJPT SIUJPT (Surat Izin … Mengenal Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Indonesia terus mendorong pertumbuhan investasi melalui berbagai insentif fiskal, salah satunya adalah fasilitas pembebasan pajak atau Tax Holiday. Kebijakan ini ditujukan untuk menarik investor baru, khususnya pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Apa Itu Fasilitas Pembebasan Pajak (Tax Holiday)? Secara sederhana, Tax Holiday adalah insentif pajak berupa pembebasan atau pengurangan Pajak … Memahami Fasilitas Pembebasan Pajak (Tax Holiday) bagi Investor Baru di Indonesia

Dalam ekosistem perizinan berusaha di Indonesia, setiap pelaku usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sesuai tingkat risiko usahanya. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), mekanisme perizinan berubah menjadi lebih sederhana namun tetap memastikan keamanan, keselamatan, dan kepatuhan teknis bagi setiap jenis kegiatan usaha. Salah satu instrumen penting … Usaha-Usaha Ini Wajib Miliki Sertifikat Standar