Articles

Dalam pasal 94 ayat (3) dan pasal 111 ayat (3) UU PT disebutkan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Selanjutnya dalam penjelasan 94 ayat (3) diterangkan maksud dari jangka waktu tertentu yaitu apabila jangka waktu anggota direksi berakhir maka ia tidak bisa meneruskan jabatannya, kecuali jika … Prosedur Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perseroan Terbatas

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) , bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Berdasarkan pengertian tentang perseroan menurut UU PT tersebut, maka dapat disimpulkan … Mengenal Klasifikasi Saham Pada Perseroan Terbatas

Agar kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang diinginkan maka perlu adanya Rencana Kerja yang disusun sebagai pedoman bagi perusahaan untuk periode satu tahun kedepan. Membuat dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pada Perseroan Terbatas merupakan salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dewan direksi. Aturan mengenai Rencana Kerja … Mekanisme Rencana Kerja Tahunan Pada Perseroan Terbatas

Seiring dengan jalannya bisnis sebuah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sudah menjadi hal yang lazim jika terjadi perubahan baik itu dari segi permodalan, susunan pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris, atau bisa juga perusahaan melepaskan sahamnya pada masyarakat yang dikenal dengan istilah IPO (Initial Public Offering). Perubahan-perubahan yang terjadi pada perseroan, membutuhkan … Jenis – Jenis Perubahan Pada Perseroan Terbatas (PT) yang Perlu Anda Ketahui

Bagi pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia yang ingin mengelola usahanya secara formal, kini ada Perseroan Perorangan atau PT Perorangan yang bisa dijadikan pilihan. PT Perorangan juga bisa menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha berbadan hukum namun ingin menguasai kepemilikan usaha sepenuhnya, atau kesulitan menemukan mitra terpercaya untuk mendikiran PT … Ketentuan Modal Pada PT Perorangan

Komunitas atau organisasi sudah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Komunitas atau organisasi biasanya terbentuk dari sekumpulan orang yang memiliki latar belakang, hobi, minat atau tujuan sosial yang sama. Sebuah komunitas atau organisasi yang dibentuk masyarakat dapat berbentuk badan hukum, dengan kata lain mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada umumnya … Badan Hukum Perkumpulan dan Prosedur Pendiriannya

Virtual Office kini semakin diminati oleh pelaku usaha, terutama perusahaan rintisan yang baru memulai bisnis. Virtua office merupakan jasa penyewaan kantor dimana para penyewa hanya memiliki alamat saja dan tidak memiliki ruang fisik. Meski begitu, penyedia layanan virtual office juga bisa menyediakan fasilitas ruang kantor seperti nomor telepon khusus atau ruang rapat yang bisa digunakan … Tips Memilih Virtual Office

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak baik perorangan maupun badan diberikan tanda pengenal berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Salah satu manfaat mendaftarkan NPWP bagi perorangan maupun badan salah satunya karena adanya perbedaan tarif pajak bagi mereka yang memilikinya dan tidak. Bagi badan … Ganti Alamat Perusahaan, Apakah NPWP Perusahaan Juga Perlu Diganti?

Pengawasan menurut Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu: Pengawasan rutin, yang merupakan pengawasan yang terjadwal dan terencana meliputi; laporan berkala, dan inspeksi lapangan. Penawasan insidental, … Pengawasan dalam Perizinan Berusaha

Visa bisnis merupakan salah satu jenis visa kunjungan yang diperuntukan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bertujuan melakukan kegiatan bisnis atau komersial dalam jangka waktu yang cukup lama. Visa bisnis termasuk visa kunjungan satu kali / beberapa kali perjalanan (B211A) yang biasanya diperlukan oleh orang asing dalam rangka tugas resmi pemerintah, kegiatan sosial budaya, kunjungan … Visa Bisnis

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki payung hukum untuk melindunginya. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang Merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dan/atau tiga … Perbedaan Lisensi Merek dengan Pengalihan Hak Atas Merek

Initial Public offering atau IPO adalah penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksananya. IPO juga lebih familiar disebut dengan go public, karena menjadi penanda perusahaan swasta (PT tertutup) menjadi perusahaan publik (tbk.) Perusahaan yang telah melakukan IPO disebut sebagai perusahaan terbuka dan … Mengenal Initial Public Offering (IPO)

Beneficial Owner (BO) adalah orang yang menikmati manfaat asset meskipun hak atas asset tersebut menggunakan nama  orang lain. Dalam korporasi, pemilik manfaat atau BO adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau menghentikan direksi, dewan komisaris, pegurus, Pembina atau pengawas pada koperasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan /atau menerima manfaat dari korporasi baik … Mengenal Beneficial Owner (Pemilik Manfaat) pada Korporasi

Diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik melalui layanan OSS berbasis risiko telah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam menguris legalitas usahanya. Melalui layanan ini, perizinan berusaha yang diberikan sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Karena dilakukan secara online maka pelaku usaha dapat memasukkan data kegiatan usahanya secara mandiri untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). … Klarifikasi Kegiatan Usaha dalam Proses Pembuatan NIB Melalui Layanan OSS Berbasis Risiko

Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Modal menjadi komponen yang sangat penting saat mendirikan sebuah PT. Modal PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nominal nilai saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan … Penyetoran Modal Perseroan Terbatas

  Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk yang … Apakah Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal?

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa dokumen-dokumen perpajakan yang akan kita jumpai. Salah satunya adalah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak, yaitu  dokumen  yang dapat memberikan fasilitas pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak bagi wajib pajak yang memilikinya. Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak ini muncul dari kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan pemerintah pada 2017 lalu. … Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen), Pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan di wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara itu dalam peraturan BKPM … Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  sebagai acuan/panduan dalam menentukan jenis kegiatan usaha/bisnis. KBLI ini berupa kode lima digit  yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output  berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan … Tips Memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Demi meningkatkan ekosistem bisnis dan investasi, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi penanam modal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Penambahan modal melalui investasi  akan meningkatkan  kemampuan  dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Dengan begitu, kehadiran investor memberi keuntungan bagi Indonesia, sepeti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan … Bidang Usaha Penanaman Modal

Pesatnya perdagangan dan persaingan bisnis dewasa ini membuat keberadaan merek menjadi asset perusahaan yang sangat berharga. Fungsi utama merek adalah sebagai pembeda antara barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain. Keberadaan merek juga memiliki peran penting dalam menjamin kesempatan berusaha bagi setiap orang dan mencegang kecurangan yang bisa ditimbulkan pelaku usaha sehingga tercipta … Mengenal Kelas Merek

Pembangunan ekonomi nasional diyakini dapat tumbuh salah satunya dengan adanya peningkatan investasi baik domestik maupun asing. Dengan adanya pembentukan modal melalui investasi maka akan menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Untuk menarik minat investor, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Daftar Posistif Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 … Daftar Positif Investasi

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia adalah mengurus perizinan berusaha termasuk menjalankan kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam hal pengurusan perizinan usaha, para pelaku usaha kini dimudahkan dengan adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui layanan Online Single Submission atau yang sekarang dikenal dengan OSS … Pencabutan Izin Usaha

Memulai bisnis dan mendirikan perusahaan memang tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari pemilihan bidang usaha, modal, memilih tempat usaha dan mengurus perizinan usaha. Dalam hal pengurusan perizinan usaha, para pelaku usaha kini dimudahkan dengan adanya layanan Online Single Submission atau yang sekarang dikenal dengan OSS berbasis risiko. Layanan yang diterbitkan oleh lembaga … Pengembangan Usaha

EPO atau Exit Permit Only adalah izin tertulis bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk secara sah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. EPO juga dikenal sebagai proses pengembalian dokumen keimigrasian sebagai tanda berakhirnya izin tinggal orang asing. Jadi saat orang asing pemegang KITAS akan mengakhiri izin tinggalnya atau hendak mengajukan visa baru maka mereka harus mengurus EPO … Mengenal Dokumen Keimigrasian EPO dan ERP Serta Cara Mengurusnya