Sumber foto pixabay.com Selama ini kita menganggap bahwa ruang kantor adalah ruang kerja yang paling ideal dalam menjalankan bisnis. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kini manusia tetap bisa bekerja secara remote dari mana saja. Ruang kerja kini tidak hanya sebatas fisik dengan hadirnya Virtual Office, lalu apa itu virtual office? Virtual office atau kantor virtual … Apa itu Virtual Office?
Sumber foto pixabay.com Bagi anda yang berniat untuk membangun usaha ada baiknya untuk mengetahui dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk mengurus perizinan membangun usaha. Salah satu perizinan dan dokuen yang harus dimiliki sebuah badan usaha adalah akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang menyatakan adanya pembangunan badan usaha … Akta Pendirian Perusahaan
Sumber foto pixabay.com HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Hak eksklusif itu mencakup pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Hak kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan pada ide dan gagasannya. Jenis – Jenis HAKI … Apa Yang Dimaksud dengan HAKI?
Mungkin anda sudah tidak asing lagi dengan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktoran Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Jadi NPWP berfungsi sebagai sarana administrasi dan tanda pengenal atau identitas wajib pajak … Siapa Saja Yang Wajib Memiliki NPWP?
Migrasi dan pergerakan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis dari globalisasi. Oleh sebab itu, keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia bukan fenomena baru. Mempekerjakan tenaga kerja asing biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta mengisi kekosongan keahlian yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Izin mempekerjakan tenaga asing di Indonesia di atur dalam Peraturan … Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Bagi pelaku usaha, memiliki legalitas usaha itu penting dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan sebuah usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah legalitas usaha. Sebuah unit usaha akan diakui secara hukum serta memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah negara jika memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha yang berwujud pada izin usaha juga bisa berdampak … Mengenal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Pedoman dan Tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 (Perka BKPM 14/2015). Izin prinsip didefinisikan sebagai Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA). Perka BKPM 14/2015 mencabut peraturan … Izin Prinsip Penanaman Modal
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Januari 2016 telah menerbitkan peraturan … Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016
Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia serta pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Daftar Negatif Investasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha … Daftar Negatif Investasi
After a long waited and discussion, the Government of Indonesia has finally issued the new negative list through Presidential Decree No. 36 Year 2010 Regarding Business Sector that are Closed for Investment and Opened for Investment Under Certain Conditions (“Perpres 36/10”). Perpres 36/10 revoked the previous negative list regulation number 77 of 2007 as amended … Foreign Investment-Negative List
Arbitration The terms and provisions governing arbitration are provided in Law no. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR Law). This Law replaces the former provisions of arbitration stipulated under articles 615 to 651 of of Rv, Article 377 of HIR and article 705 of Rbg. The ADR law also governs the means by … Indonesian Arbitration Law
The authority to provide license on the establishment of Representative office (RO) in Construction is Department of Public Work or an official appointed on behalf of the Minister of Public Work (“MoPW”). Scope of Work The scope of works of public works representative office are to include: Undertaking construction services and/or engineering consulting services; Promoting … Representative Office under Department of Public Work
Piercing the Corporate Veil is the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful act.[1] Piercing Corporate Veil shows that the Limited Liability Company (“Company”) often cannot be separated from the parties’ interest such as the Shareholders of that Company. In this context, the Shareholders’ interest is the … Piercing the Corporate Veil
Individual foreigner or foreigner along with local Indonesian and/or foreign legal entity can establish a foundation under Indonesian Law. This is regulated under law number 16/2001 as amended by law number 28/2004. it’s also governed in the government regulation number 63/2008. Requirement needed for the establishment of foundation by foreigner are as follow: The foreign … Can Foreigner Establish a Foundation in Indonesia
Definition Foundation or “stichting” is defined by law number 16/2001 as a legal entity which comprises of separated wealthy and is established to reach certain goals in the field of social, humanity and religious. From the mentioned definition can be concluded that foundation can not generate profits. The goals of the Foundation establishment are limited … Establishment of Foundation in Indonesia
The establishment of limited liability company (“PT”) in Indonesia is governed under the law number 40 Year 2007 (40/7) regarding Company Law. This law supersedes the law number 1 year 1995 regarding company law. A. Requirement It is required minimum 2 (two) persons to establish a PT with notarial deed made in Indonesian language. The requirement of two people in … Company (PT) Establishment in Indonesia
In late 90s, Indonesian Laws regarding land has been amended. New laws are now permitted the foreigners to purchase apartments in Indonesia if the building has a strata title status . Moreover, the foreigners can not hold the strata title of ownership of the apartment. The foreigners only can hold the right of use of … Can Foreigner Own Apartment in Indonesia