Pengalihan saham atau pengalihan hak atas saham adalah proses perpindahan hak kepemilikan saham dari satu pihak ke pihak lain. Terdapat beberapa cara pengalihan saham seperti jual beli saham, restrukturisasi perusahaan dan pewarisan saham. Pada umumnya, pengalihan hak atas saham dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PT, namun berdasarkan Pasal 57 UU PT mengatur beberapa ketentuan tambahan … Prosedur Pengalihan Saham PT
Pengalihan saham merupakan proses di mana kepemilikan saham beserta hak-haknya berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja (UU PT), konsep ini disebut sebagai pemindahan hak atas saham. Akibat dari pemindahan ini adalah bergantinya pemilik hak atas saham dari … Macam-Macam Pengalihan Saham PT
Dalam dunia bisnis di Indonesia, terdapat dua jenis Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup. PT Terbuka adalah perseroan publik yang sahamnya terdaftar di bursa efek dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Sementara itu, PT Tertutup adalah perseroan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan umumnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham. Salah … Ini Perbedaan RUPS PT Terbuka dan PT Tertutup
Yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berbeda dengan badan usaha lainnya, yayasan tidak memiliki anggota, melainkan dikelola oleh pembina, pengurus, dan pengawas yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Selain WNI, yayasan juga dapat didirikan oleh orang asing (WNA). Pendirian yayasan oleh orang asing Indonesia dilakukan … Modal Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian tentang dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha serta menjadi bagian dari perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat maupun daerah. AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan … Kriteria Usaha yang Wajib Miliki AMDAL
PT Perorangan adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Meski berbeda dari PT biasa yang umumnya memiliki lebih dari satu pendiri, PT Perorangan tetap memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah resmi berdiri. Kewajiban PT Perorangan Setelah memperoleh status badan hukum, PT … Kewajiban PT Perorangan Setelah Berdiri
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu badan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. SBU diberikan kepada penyedia jasa konstruksi sebagai standar perizinan berusaha dan legalitas badan usaha jasa konstruksi (BUJK). Dengan memiliki SBU, perusahaan dapat mengikuti tender proyek konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Syarat … Syarat dan Prosedur Mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Indonesia wajib memenuhi beberapa perizinan agar dapat beroperasi secara legal. Sebelumnya, BUJK diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Namun, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan mengalami perubahan signifikan. SIUJK tidak lagi digunakan dan kini perizinan berusaha dilakukan … Bukan Lagi SIUJK, Ini Perizinan yang Harus Dimiliki Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. Kajian ini digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat maupun daerah. Kriteria Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, … Kegiatan Usaha Sektor Pariwisata yang Wajib Memiliki AMDAL
Dalam dunia perdagangan internasional, impor merupakan salah satu aktivitas utama yang mendukung kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri. Namun, agar proses impor dapat berjalan lancar dan legal, importir harus memperoleh Persetujuan Impor dari pemerintah. Dokumen ini menjadi syarat utama dalam pengiriman barang ke Indonesia, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pentingnya Persetujuan Impor Persetujuan Impor adalah … Cara Memperoleh Dokumen Persetujuan Impor
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak di Indonesia yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Sebelumnya, perusahaan yang memiliki lebih dari satu tempat usaha diwajibkan memiliki NPWP Pusat untuk kantor utama dan NPWP Cabang untuk setiap kantor cabang. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan, aturan ini mengalami perubahan yang signifikan. … Apakah Perusahaan Cabang Perlu Miliki NPWP Sendiri?
Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan aspek penting dalam peredaran barang di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021), produsen atau importir diwajibkan untuk mendaftarkan barang yang berisiko terhadap K3L sebelum barang tersebut beredar di pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dipasarkan telah memenuhi … Syarat dan Prosedur Registrasi K3L Barang
Untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar, barang yang diproduksi harus dilakukan pendaftaran terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L). Registrasi K3L adalah proses pendaftaran produk yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L). Registrasi ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di pasar aman dan ramah lingkungan. Registrasi K3L untuk barang merupakan … Pentingnya Registrasi K3L untuk Barang yang Harus Diketahui Pelaku Usaha
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi atau bisnis di Indonesia. Setiap perusahaan yang ingin mendaftarkan usahanya melalui OSS wajib mencantumkan kode KBLI sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Kode KBLI yang dipilih saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS akan mempengaruhi jenis izin yang harus dimiliki … Apa Perbedaan Pengembangan dan Perluasan Pada Menu OSS-RBA? Simak Penjelasan Berikut
Bisnis klinik kecantikan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perawatan kulit dan estetika. Namun, untuk menjalankan bisnis ini secara legal dan profesional, ada berbagai izin yang harus dipenuhi. Klinik kecantikan yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan sanksi berat dan berpotensi menyebabkan risiko kesehatan yang serius bagi pelanggan. Mengapa Perizinan Klinik Kecantikan … Perizinan Binis Klinik Kecantikan
Modal dasar PT merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasar (PT). Seiring berjalannya aktivitas PT, modal tentunya dapat berkurang atau bertambah sesuai kegiatan dan kebutuhan PT itu sendiri. Penurunan modal suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu perubahan signifikan dalam struktur perusahaan yang perlu dilakukan dengan cermat sesuai dengan peraturan … Apakah Penurunan Modal PT Harus Dilaporkan Kepada Menteri?
Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatur dan memfasilitasi aktivitas bisnis berbasis digital. Salah satu regulasi penting yang diterapkan adalah mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Artikel ini akan menjelaskan apa itu SIUPMSE dan siapa saja yang wajib memilikinya. Apa Itu SIUPMSE? SIUPMSE adalah Surat Izin Usaha … Apa Itu SIUPMSE dan Siapa Saja Yang Wajib Memilikinya?
KBLI merupakan sistem klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia yang diterapkan dalam proses perizinan, terutama melalui Online Single Submission (OSS), untuk menentukan jenis izin yang diberikan kepada pelaku usaha. KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pelaku usaha menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Selain itu, KBLI juga digunakan sebagai acuan untuk memperoleh legalitas … Perbedaan KBLI Single Purpose dan KBLI Limited Purpose Dalam OSS
Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa berorientasi pada keuntungan (non-profit). Yayasan memiliki aset yang terpisah dari pendirinya dan sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Namun, muncul pertanyaan: Bisakah mendirikan yayasan bersama orang asing (WNA)? Jawabannya, boleh! Orang asing, baik perseorangan maupun badan hukum asing, dapat … Bolehkah Mendirikan Yayasan dengan Orang Asing? Simak Penjelasan Berikut
Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutus status spa sebagai bagian dari sistem kesehatan tradisional. Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mk mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 19/PUU-XXII/2024 yang diuji oleh 22 pemohon yang merupakan pemilik jasa … Spa Diputus Jadi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Ada Perubahan Pada Ketentuan Perizinannya
 Impor adalah aktivitas memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Impor adalah salah satu strategi bisnis yang penting untuk memenuhi kebutuhan pasar, menambah variasi produk, dan mendapatkan teknologi atau bahan baku yang tidak tersedia secara lokal. Melakukan kegiatan impor bukan hanya soal membeli barang dari luar negeri dan memasukkannya ke Indonesia. Agar … Prosedur Impor yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
Importir adalah individu, lembaga, atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu negara. Dalam rantai pasok perdagangan global, importir memegang peran vital untuk memastikan pasokan barang tetap lancar. Namun, tahukah Anda bahwa terdapat beberapa jenis importir yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan dan perizinannya? Berikut adalah … Kenali Jenis-jenis Importir
Dalam upaya mendukung perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan asing untuk mendirikan kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik (KPJPPL). Namun, agar proses pendirian berjalan lancar, ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Berikut adalah panduan lengkapnya. Apa Itu Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik? KPJPPL adalah kantor perwakilan dari perusahaan … Syarat dan Prosedur Pendirian Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing di Indonesia
Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA) merupakan salah satu jenis kantor perwakilan asing yang berfokus pada penyediaan layanan teknis dan konsultasi untuk sektor ketenagalistrikan. KPJPTLA dapat didirikan oleh badan usaha atau perorangan asing yang bergerak di bidang penunjang tenaga listrik. Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing adalah entitas yang didirikan oleh … Apa Itu Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA)?
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah pengelompokan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan lapangan usaha. KBLI digunakan untuk menentukan jenis usaha, mendapatkan legalitas usaha, dan memantau ekonomi. KBLI ini dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan dan saat melakukan registrasi melalui sistem OSS RBA. Seiring dengan perkembangan bisnis,tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya … Apakah Menambah KBLI Harus Mengubah Akta Pendirian?