rakhmatichsan

Sebab – Sebab Berakhirnya Status Badan Hukum PT

PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini karena beberapa keunggulan PT dibandingkan bentuk badan usaha lain misalnya, para pendiri atau pemegang saham memiliki hak dan kewajiban terpisah dari perusahaan. Selain itu terdapat pemisahan kekayaan perusahaan dan pemilik sehingga apabila terjadi kerugian atau ganti Sebab – Sebab Berakhirnya Status Badan Hukum PT

Perbedaan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi pada Perseroan

Dalam dunia bisnis, Merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan perbuatan hukum yang biasa dilakukan oleh perseroan. Kegiatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bagi masyarakat pada umumnya, merger, akuisisi atau konsolidasi seringkali dianggap sama sebagai proses penggabungan perusahaan. Namun pada praktek serta aturannya, merger, akuisisi dan konsolidasi memiliki pengertian, prosedur dan Perbedaan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi pada Perseroan

Serba – Serbi Tentang Merger Yang Perlu Diketahui

Dalam perkembangan bisnis, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat melakukan penggabungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah merger. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Serba – Serbi Tentang Merger Yang Perlu Diketahui

Mengenal Akuisisi atau Pengambilalihan Pada Perseroan

Dalam dunia bisnis kita sering mendengar tentang istilah akuisisi atau pengambilalihan perusahaan. Dalam perkembangan dunia bisnis, sebuah perusahaan dapat membeli perusahaan lain secara langsung, melakukan akuisisi atau pengambilalihan sebagian saham atau aset utamanya dan menjadi pemilik baru perusahaan. Perbuatan tersebut dinamakan akuisisi. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akuisisi atau pengambilalihan adalah Mengenal Akuisisi atau Pengambilalihan Pada Perseroan

Syarat dan Prosedur Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bagi Industri Pangan Olahan

Program Manajemen Risko (PMR) adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan. Aturan mengenai pemenuhan izin berupa PMR tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan. baca juga : Kewajiban Memiliki Izin PMR bagi Syarat dan Prosedur Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bagi Industri Pangan Olahan

Kewajiban Memiliki Izin PMR Bagi Produsen Pangan Olahan Berisiko Tinggi

Produk olahan makanan menjadi salah satu produk industri yang mudah dijumpai di pasar Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan pangan olahan membuat industri ini berkembang pesat. Bagi masyarakat tentu selalu berusaha memilih produk pangan olahan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Disisi lain, produsen harus memastikan produk pangan olahan yang dibuatnya telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan Kewajiban Memiliki Izin PMR Bagi Produsen Pangan Olahan Berisiko Tinggi

Mengenal CPPOB, Izin Yang Harus Dimiliki Pengusaha Industri Pangan Olahan

Industri pangan olahan menjadi salah satu industri yang banyak diminati saat ini, hal ini karena pangan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat. Selain itu, produk pangan olahan makin disukai oleh konsumen karena bahan pangan diolah sedemikian rupa dan memiliki masa simpan yang lebih lama dibandingkan bahan pangan segar. Dengan semakin banyaknya produk olahan pangan Mengenal CPPOB, Izin Yang Harus Dimiliki Pengusaha Industri Pangan Olahan

Syarat dan Ketentuan Perceraian Yang Perlu Diketahui

Perkawinan adalah ikatan sakral antara pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Sebagai ikatan yang sakral tentu baik suami atau istri selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Namun karena berbagai alasan, adakalanya pernikahan tidak dapat dipertahankan dan perceraian dianggap menjadi satu-satunya jalan keluar yang dipilih. Dalam UU Perkawinan, perceraian merupakan satu dari Syarat dan Ketentuan Perceraian Yang Perlu Diketahui

CEO OpenAI Jadi Orang Asing Pertama Pemegang Golden Visa Indonesia. Apa Itu Golden Visa?

Chief Executive Officer (CEO) OpenAI Samuel Altman menjadi orang asing pertama yang mendapatkan golden visa RI setelah pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan golden visa pada 30 Agustus 2023 lalu. Adapun CEO OpenAI, Samuel Altman memperoleh golden visa dalam sub kategori tokoh yang mempunyai reputasi internasional dan dapat memberikan manfaat untuk Indonesia. Pemberian golden visa dengan masa CEO OpenAI Jadi Orang Asing Pertama Pemegang Golden Visa Indonesia. Apa Itu Golden Visa?

Mau Mengurus Perizinan Berusaha? Ketahui Dulu Panduan Memperoleh Hak Akses OSS RBA

Dengan diberlakukannya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagai salah satu wujud pelaksanaan UU Cipta Kerja, maka pelaku usaha yang hendak memulai usaha harus memperoleh izin dengan mengajukan permohonan melalui Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA). OSS-RBA merupakan sistem perizinan berusaha satu pintu yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Mau Mengurus Perizinan Berusaha? Ketahui Dulu Panduan Memperoleh Hak Akses OSS RBA

Sedang Memilih Nama PT? Cek Dulu Nama PT Terdaftar Disini…

Salah satu hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda akan mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas adalah memilih nama PT. Nama PT penting karena harus dicantumkan dalam akta pendirian. Memilih nama PT bukan hanya soal pertimbangan kreatifitas saja, tapi harus dipikirkan dengan teliti karena terdapat aturan dalam pembuatan nama PT. Aturan mengenai nama PT terdapat Sedang Memilih Nama PT? Cek Dulu Nama PT Terdaftar Disini…

Ini KBLI yang Bisa Dipilih PT Perorangan

Mendirikan usaha dalam bentuk perseroan kini semakin mudah setelah pengesahan Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang memperbolehkan PT didirikan oleh satu orang atau yang disebut sebagai PT Perorangan. Meskipun didirikan oleh satu orang, namun PT perorangan juga termasuk badan hukum yang sama seperti jenis PT biasa yang didirikan Ini KBLI yang Bisa Dipilih PT Perorangan

Perubahan Anggaran Dasar PT Wajib Didaftarkan. Ini Penjelasannya

Anggaran Dasar (AD) merupakan elemen penting dalam perseroan terbatas, yang memuat aturan bagaimana PT dijalankan serta terdapat hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Anggaran Dasar juga harus ada dan dicantumkan dalam akta pendirian PT. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, adakalanya sebuah PT mengubah Anggaran Dasar. Perubahan terhadap Anggaran Dasar harus dilakukan melalui Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Wajib Didaftarkan. Ini Penjelasannya

Memahami Tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas merupakan bagian dari Akta Pendirian PT yang memuat aturan dalam perseroan terbatas mencakup hak dan kewajiban seluruh pihak yang terdapat dalam Anggaran Dasar. Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya; Nama dan tempat kedudukan perseroan; Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; Memahami Tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Wajib Tahu! Ini Syarat Pembukaan Rekening Bank Bagi PT Perorangan

PT Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Pasca pengesahan Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), kini pelaku usaha dapat melakukan pendirian PT (Perseroan Terbatas) perorangan. Berdasarkan pengertian dari PT Perorangan, pendirian badan Wajib Tahu! Ini Syarat Pembukaan Rekening Bank Bagi PT Perorangan

Yang Perlu Diketahui Tentang PT Perorangan : Pendiriannya Tidak dengan Akta Notaris, Tapi…. 

Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), kini pelaku usaha dapat melakukan pendirian PT (Perseroan Terbatas) perorangan. PT Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan namanya, PT perorangan didirikan hanya Yang Perlu Diketahui Tentang PT Perorangan : Pendiriannya Tidak dengan Akta Notaris, Tapi…. 

Daftar Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu setiap pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan risiko usahanya. Risiko adalah potensi terjadi cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan Daftar Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

UKL – UPL, Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk Memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha OSS

Sejak diberlakukannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan OSS RBA sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha wajib memenuhi dua hal untuk dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha. Kedua hal tersebut yaitu memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. UKL – UPL, Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk Memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha OSS

Ingin Membangun Pabrik? Jangan Lupa Urus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Bagi perusahaan yang melakukan aktivitas produksi, keberadaan pabrik sebagai tempat produksi barang tentunya memiliki peran penting bagi keberlangsungan usaha perusahaan. Pabrik menjadi tempat dimana faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan berada, mulai dari sumber daya manusia, alat, material bahan baku, dan modal, yang dikelola guna menghasilkan barang atau jasa. Untuk mendirikan sebuah pabrik, terdapat perizinan yang Ingin Membangun Pabrik? Jangan Lupa Urus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Prosedur Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Bagi Pemberi Waralaba Luar Negeri Melalui Sistem OSS

Bagi masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan merek-merek seperti KFC, McDonal’s, Burger King, 7 Eleven, Lawson. Beberapa merek tersebut merupakan merek waralaba yang berasal dari luar negeri. Menjamurnya brand waralaba dari luar negeri tidak lepas dari model bisnis waralaba atau franchise yang menawarkan berbagai macam keuntungan seperti memiliki sistem operasional yang sudah mapan. Prosedur Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Bagi Pemberi Waralaba Luar Negeri Melalui Sistem OSS

Perizinan Berusaha Untuk Bisnis Restoran

Bisnis kuliner menjadi salah satu jenis usaha yang cukup populer saat ini. Melihat pasar konsumen yang cukup besar, maka tidak heran jika banyak pelaku usaha membuka restoran dengan berbagai jenis sajian kuliner mulai dari kuliner tradisional Indonesia, Western, Jepang, Korea, dan sebagainya. Untuk dapat membuka dan menjalankan bisnis restoran, pelaku usaha harus memenuhi perizinan berusaha Perizinan Berusaha Untuk Bisnis Restoran

Legalitas Minimarket Asing di Indonesia

(Gambar Lawson Jepang) Keberadaan minimarket sudah tidak Asing lagi di Indonesia. Minimarket menjadi tempat bagi masyarakat membeli berbagai barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran. Adapun aturan yang perlu diketahui tentang bisnis minimarket yaitu bahwa bisnis minimarket di Indonesia hanya boleh dilakukan badan usaha lokal, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi. Hal ini berdasarkan Legalitas Minimarket Asing di Indonesia

Tata Cara Pencatatan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara perkawinan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Secara umum perjanjian pranikah berisi ketentuan-ketentuan dalam perkawinan seperti pemisahan harta benda, hak dan kewajiban suami – istri, anak dan keturunan, dan sebagainya. Dasar hukum perjanjian pranikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tata Cara Pencatatan Perjanjian Pranikah

Hal – Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Perjanjian Pranikah

Dalam hukum perkawinan terdapat istilah Perjanjian Pranikah atau prenuptial agreement. Perjanjian pranikah merupakan wujud kesepakatan yang akan dilakukan pasangan suami istri yang bersangkutan selama perkawinan berlangsung. Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat Hal – Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Perjanjian Pranikah

Ingin Mengubah Nama PT? Begini Prosedurnya

Nama PT menjadi salah satu elemen penting bagi sebuah perusahaan berbentuk perseroan. Nama PT merupakan identitas yang memungkinkan masyarakat mengenali perusahaan Anda. Pemilihan nama PT memiliki aturan tersendiri, begitu juga ketika sebuah perusahaan ingin mengganti nama PT-nya. Beberapa perusahaan besar juga diketahui pernah mengganti namanya, sebut saja Facebook yang kini berganti nama menjadi Meta, kemudian Ingin Mengubah Nama PT? Begini Prosedurnya

About Lex Mundus

Contact Us

Subscribe Newsletter