rakhmatichsan

Pengembangan Usaha

Memulai bisnis dan mendirikan perusahaan memang tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari pemilihan bidang usaha, modal, memilih tempat usaha dan mengurus perizinan usaha. Dalam hal pengurusan perizinan usaha, para pelaku usaha kini dimudahkan dengan adanya layanan Online Single Submission atau yang sekarang dikenal dengan OSS berbasis risiko. Layanan yang diterbitkan oleh lembaga Pengembangan Usaha

Mengenal Dokumen Keimigrasian EPO dan ERP Serta Cara Mengurusnya

EPO atau Exit Permit Only adalah izin tertulis bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk secara sah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. EPO juga dikenal sebagai proses pengembalian dokumen keimigrasian sebagai tanda berakhirnya izin tinggal orang asing. Jadi saat orang asing pemegang KITAS akan mengakhiri izin tinggalnya atau hendak mengajukan visa baru maka mereka harus mengurus EPO Mengenal Dokumen Keimigrasian EPO dan ERP Serta Cara Mengurusnya

Perubahan Data Pelaku Usaha Melalui Sistem OSS

Pengurusan perizinan berusaha kini semakin mudah dengan adanya integrasi perizinan berusaha secara elektronik melalui layanan OSS Berbasis Risiko. Dengan ini juga perizinan berusaha di Indonesia mengalami penyederhanaan yang memudahkan para pelaku usaha serta investor untuk mengurus legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Pelaksanaan layanan perizinan berbasis elektonik ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Perubahan Data Pelaku Usaha Melalui Sistem OSS

Perubahan Data Usaha Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko

Bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko (OSS RBA). OSS RBA adalah sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh lembaga OSS sebagai salah satu implementasi dari UU Cipta Kerja. Melalui sistem ini, pelaku usaha di Indonesia dipermudah dalam mengurus perizinan usahanya karena dilakukan Perubahan Data Usaha Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko

Ketentuan Modal Mendirikan CV

Berbagai bentuk badan usaha yang ada di Indonesia baik itu yang berbadan hukum seperti PT ataupun badan usaha seperti CV bisa dipilih oleh pelaku usaha sesuai dengan kegiatan dan resiko usaha yang dijalankan. Commanditaire Vennotschap (CV) atau Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha. Menurut Permenkumham Nomor Ketentuan Modal Mendirikan CV

Siapa yang Menjadi Penanggung Jawab Perusahaan Jika Direktur Meninggal Dunia?

Direktur adalah orang yang ditunjuk dan dipilih sesuai anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku untuk memimpin dan mengendalikan perusahaan. Secara pengertian, direktur memiliki bentuk jamak direksi atau dewan/jajaran direktur. Direksi merupakan organ peseroan yang bertugas mengurus sekaligus mewakili perusahaan. Anggota direksi diangkat melalaui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun pada saat pedirian perusahaan, direksi ditunjuk Siapa yang Menjadi Penanggung Jawab Perusahaan Jika Direktur Meninggal Dunia?

Mekanisme Pengalihan Saham PT

Berdasaran UU PT, Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham. Saham yang diterbitkan oleh peusahaan dicatat dalam daftar pemegang saham dan menimbukan hak-hak bagi para pemegang saham. Salah satu keuntungan badan usaha berbentu PT adalah kepemilikan saham dapat dialihkan kepada pihak lain. Mekanisme Pengalihan Saham PT

EFIN Pajak dan Cara Mendapatkannya

Perkembangan teknologi digital dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat melalui sistem online. Hal ini tentu saja mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya dimana saja dan kapan saja. Salah satu layanan pemerintah yang bisa dilakukan secara online yaitu layanan perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi DJP online yang berfungsi memberikan fasilitas kepada Wajib EFIN Pajak dan Cara Mendapatkannya

Sudahkah Anda Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Anda?

Setiap warga negara yang telah dinyatakan sebagai Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak setiap tahunnya. SPT pajak merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak  untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, penghasilan, harta objek pajak atau kewajiban pajak lainnya disebutkan dalam undang-undang perpajakan. Pelaporan SPT pajak bisa dilakukan dengan mendatangi Sudahkah Anda Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Anda?

Hibah Saham

Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam sebuah perseroan terbatas (PT). Dalam UU PT, saham dipandang sebagai benda bergerak dan dapat memberikan hak pada pemiliknya. Lalu apakah kepemilihan saham dapat dialihkan? Pengalihan saham PT bisa terjadi melalui jual beli, pewarisan atau hibah saham. Hibah saham merupakan suatu persetujuan seorang menyerahkan saham miliknya secara cuma-cuma tanpa dapat Hibah Saham

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Bisnis ekspor dan impor  menjadi sektor usaha yang sudah  berlangsung cukup lama di Indonesia. Minat masyarakat terhadap produk dalam negeri membuat bisnis impor menjadi sektor usaha yang menjanjikan. Sebagai seller, para pengusaha impor dapat mendatangkan barang-barang berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah dari produk yang tersedia di pasar lokal. Karenanya banyak pengusaha lokal yang Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Sertifikat Halal

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang mewajibkan  produk yang beredar di masyarakat telah memiliki jaminan produk halal. peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU JPH disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal Sertifikat Halal

Perbedaan Persekutuan Perdata dengan Firma

Bagi masyarakat yang ingin menjalankan suatu bisnis, salah satu langkah awal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih jenis badan usaha apa yang akan didirikan. Di Indonesia sendiri terdapat  beberapa jenis badan usaha dengan karakteristiknya sendiri yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan usahanya. Salah satu diantaranya adalah Persekutuan Perdata (maatschap) dan Firma. Untuk mempermudah menentukan bentuk badan Perbedaan Persekutuan Perdata dengan Firma

Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Untuk Karyawan

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan kepada setiap warga negara termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia untuk ikut serta dalam program jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). Hal ini merujuk pada pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Untuk Karyawan

Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertfikat yang bersifat elektronik yang meuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik juga dikenal dengan istilah kunci publik yang berisi pernyataan yang mengikat nilai kunci publik dari pengguna yang memegang kunci privat yang sesuai. Sementara itu Sertifikat Elektronik

Perubahan Anggaran Dasar PT

Untuk membuktikan secara sah telah berdirinya badan hukum PT, maka diperlukan dokumen berupa akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian PT. Anggaran dasar biasanya memuat hal-hal dasar pembentukan perusahaan. Perubahan terhadap anggaran dasar bisa saja terjadi seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis perusahaan. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar telah diatur Perubahan Anggaran Dasar PT

Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam sebuah perseroan terbatas (PT), terdapat organ perusahaan yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjalankan aktivitas perusahaan secara sah dimata hukum. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Keduanya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda terhadap aktivitas perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dan berwenang menjalankan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Setiap orang atau badan yang ditetapkan sebagai wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan perpajakan di Indonesia berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait dengan wajib pajak, ada hal penting yang harus diketahui yaitu tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Lalu apa yang dimaksud dengan KSWP? Konfirmasi Status Wajib Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Mengenal Organ Yayasan dan Wewenangnya

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidag sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yayasan juga diperolehkan membentuk badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Untuk mencapai tujuan itu, yayasan membentuk organ yayasan yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. Masing—masing Mengenal Organ Yayasan dan Wewenangnya

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Karyawan menjadi salah satu sumber daya yang dibutuhkan bagi kemajuan sebuah perusahaan. Memiliki karyawan yang kompeten dan berkomitmen juga merupakan asset berharga bagi perusahaan. Oleh karenanya perusahaan berkewajiban memperhatikan hak dan kesejahteraan para karyawannya. Bahkan pengusaha wajib menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Aturan mengenai wajib Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Laporan Kegiatan  Penanaman Modal (LKPM)

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha seperti CV dan/atau PT untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM. Lalu apa itu LKPM? Dokumen ini merupakan laporan yang disampaiakan pelaku usaha orang persorangan dan badan usaha mengenai realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan Laporan Kegiatan  Penanaman Modal (LKPM)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI atau kependekan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output  berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan usaha.  Setiap perusahaan yang didirikan di wilayah Rebublik Indonesia harus sesuai dengan klasifikasi jenis bidang usaha yang ada dalam KBLI dan memasukkannya dalam akta maupun saat pembuatan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Mengenal Tentang Pelaku Usaha

Saat kita membahas tentang bisnis dan kegiatan usaha, maka kita akan menyebut tentang “pelaku usaha”. Lalu apa sebenarnya definisi pelaku usaha? dan siapa saja yang dikategorikan sebagai pelaku usaha? Dalam Undang-Undang Perlindugan Konsumen diterangkan bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum  Mengenal Tentang Pelaku Usaha

Haruskah CV Terdaftar?

  Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha terus menerus, dengan satu atau lebih sekutu komanditer (pemilik modal) dan satu atau lebih sekutu komplementer yang bertindak menjalankan kegiatan sehari-hari CV. Dengan begitu, badan usaha CV terdiri dari sekutu pasif yang hanya bertindak sebagai pemberi modal tanpa Haruskah CV Terdaftar?

Penanaman Modal Asing

Sebagai negara dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup menjanjikan untuk berinvestasi seperti kegiatan penenaman modal asing. Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi atau penanaman modal oleh penanam modal asing  untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui sebuah badan hukum baik yang Penanaman Modal Asing

About Lex Mundus

Contact Us

Subscribe Newsletter